Pemerintah memulai langkah baru dalam meningkatkan taraf pendidikan di Indonesia. Beberapa tahun ini sistem pendidikan terus berbenah, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekarang jenjang perguruan tinggi. Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya merupakan kebijakan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Nadiem meluncurkan program ini pada 2019, dan sampai sekarang masih dalam peningkatan dan perbaikan di segala aspek lapisan pendidikan. Implementasi konsep Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya mulai diterapkan, namun hambatan dalam pelaksanaan konsep ini perlu diperhatikan. https://careerreadyindiana.com/ Kesenjangan sistem pendidikan yang terlihat sekarang merupakan faktor yang nyata sebagai kendala dari implementasi program ini. Terlihat bagaimana perbedaan antara sistem pendidikan wilayah pedesaan dan perkotaan yang tidak merata dan tidak berjalan sesuai harapan. Kampus swasta dan keuangan yang pas-pasan rasanya kerepotan untuk melakukan program tersebut, begitu juga dengan akses yang cukup dan berada di perkotaan berbeda dengan yang di daerah, kampus yang berada di daerah serta mahasiswa yang sedikit juga perlu untuk dipikirkan. Perbedaan “kasta” ini merupakan salah satu yang dipertimbangkan untuk suksesnya Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya. Terlebih lagi dampak pandemi Covid 19 juga “merontokkan” sistem pendidikan di kampus maupun sekolah swasta dan di daerah

Cakupan Luas

Kebijakan Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya memiliki cakupan aspek yang luas, di antaranya aspek pengembangan karakter, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengenalan budaya bangsa kepada mahasiswa dan pelajar. Namun, kita semua tahu kualitas seperti apa pendidikan yang saat ini diterapkan oleh sebagian besar sekolah terutama sekolah di wilayah pelosok-pelosok desa di Indonesia masih jauh dari harapan, serta kampus swasta yang jauh dari kata cukup, terutama di wilayah pedesaan yang notabene masih manual dan hanya berjalan di tempat (tidak berkembang), tenaga pendidik yang masih awam dengan konsep ini, dan bisa saja tidak mengetahui sama sekali adanya kebijakan Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya. Tenaga pendidik yang kurang cakap akan kebijakan dan ketinggalan arus dalam era perubahan sistem pendidikan merupakan faktor kendala yang fatal dalam pengembangan Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya. Adaptasi dan pengenalan kebijakan ini perlu untuk dilakukan oleh pemerintah yang bersangkutan secara masif dan terstruktur di pelosok negeri ini, agar dapat diterapkan secara maksimal. Cara khusus mungkin harus ditempuh oleh pemerintah melalui sosialisasi bagi tenaga pendidik terutama tenaga pendidik yang sudah berumur atau gaptek (kurang mengerti teknologi) untuk menangani permasalahan ini, karena jika kebijakan ini berjalan tanpa adanya pemerataan sistem pendidikan dan adaptasi para tenaga pendidik, maka yang terjadi adalah sekolah dengan sistem dahulu tetap akan tertinggal dengan sistem sekolah modern yang notabene-nya cepat menyesuaikan diri dengan kebijakan ini.

Prasarana yang Memadai

Jika menelisik bagaimana sekolah pelosok berkembang, mungkin kita akan disuguhkan dengan perjuangan pelajar dalam menempuh pendidikan yang jauh dari kata baik. Kita tidak bisa menafikan bahwa mereka yang berada di pelosok-pelosok desa sama sekali tidak mengetahui kebijakan ini, baik dari tenaga pendidik dan para murid itu sendiri. Sarana untuk menunjang keberlangsungan pendidikan terkadang tidak sesuai, bahkan tidak memiliki sarana dan prasarana yang seharusnya dimiliki. Berkembangnya sebuah instansi pendidikan mungkin tidak sepenuhnya melalui sarana dan prasarana, namun dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai setidaknya sekolah yang memilikinya dapat mempraktikkan ilmu yang didapat tidak hanya teori saja. Keadaan wilayah yang beragam inilah yang mungkin menghambat kebijakan ini, contoh nyata adalah kurang perhatiannya pemerintah setempat dalam memudahkan para murid sekolah dasar (SD) maupun menengah pertama (SMP) dengan menyediakan transportasi atau jalan yang layak dalam perjalanan para murid ke sekolah mereka. Permasalahan lain mengenai jauhnya jarak tempuh antara desa dengan sekolah, belum lagi bagi pelajar yang berkeinginan melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di mana letak sekolah yang jauh berada di kota. Jadi transportasi memadai dan sarana jalan yang layak harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan ini. Hal yang sama juga dialami perguruan yang tinggi dari akses yang memadai secara keuangan dan jumlah mahasiswa. Kebijakan Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya dalam semua jenjang lapisan merupakan langkah yang baik dalam meningkatkan serta memperbaiki taraf pendidikan dalam negeri. Tetapi, sebaiknya kebijakan ini juga dibarengi dengan riset yang lebih dalam lagi terutama di aspek pemerataan kualitas pendidikan yang dimulai dari instansi pendidikan yang jauh dari jangkauan pemerintah. Semua pihak harus mengetahui dan paham akan kebijakan ini, sehingga diperlukan terjun langsung untuk mensosialisasikannya.

Pemerataan Kualitas

Kebijakan ini, dan melihat langsung fakta di lapangan sampai mana pendidikan di pelosok wilayah Indonesia berkembang, didorong semua pihak agar mendukung kebijakan Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya. Suksesnya program ini dimulai dari para orangtua, pelajar, pemerintah setempat serta tenaga pendidik untuk mendengarkan keluhan, kritik, dan saran dari mereka sebagai pelaku dan korban dalam sistem pendidikan yang masih jauh dari kata baik saat ini. Hapuskan stigma tentang kesenjangan (polarisasi) sistem pendidikan saat ini, dengan membangun dan memperbaiki perlahan dimulai dari instansi pendidikan yang berada di wilayah pelosok.